Month: June 2014

Gerakan Menuju Sehat #Games

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran

Universitas Gadjah Mada

“Inspiratif Mengabdi”

Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan Kesehatan Nasional merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan pelayanan kesehatan bagi semua (Universal Health Coverage). Minimnya anggaran kesehatan di APBN menjadi salah satu alasan pemerintah menyelenggarakan JKN dengan sistem premi (iuran). Harapanya dengan adanya JKN maka seluruh masyarakat memiliki akses yang baik terhadap pelayanan kesehatan. Baik yang kaya, miskin, pejabat ataupun rakyat jelata akan diupayakan menjadi anggota asuransi JKN secara menyeluruh di 2019. JKN yang dikelola BPJS (Badan Pengelola Jaminan Sosial) ini merupakan suatu kesatuan dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diintegrasikan dengan berbagai program jaminan lain di Indonesia. read more

JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang telah ditetapkan sejak 1 Januari 2014 masih banyak menemui kendala teknis. Salah satunya adalah tarif PBI ditetapkan oleh pusat Peraturan Presiden No. 12/2013 pasal 16 ayat 1 menyatakan bahwa: “Iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBI jaminan kesehatan dibayar oleh pemerintah”. Artinya, besar iuran jaminan kesehatan bagi PBI ditanggung oleh pemerintah melalui alokasi dana dari APBN. APBN Kesehatan yang diamanatkan dalam UUD sebesar 5% belum pernah tercapai hingga hari ini. Kenyataannya , APBN kesehatan hanya bisa mencapai 2,8%, jauh lebih sedikit dari negara berkembang lain sekalipun. Padahal salah satu indikator negara maju, diukur dari Human Development Index, adalah tercapainya kesejahteraan rakyat, yang dalam hal ini bisa diartikan kesejahteraan dalam bidang kesehatan. read more

Kesehatan merupakan satu dari sekian kebutuhan yang mendasar bagi setiap individu. Untuk dapat memperolehnya, masing – masing individu memiliki cara sendiri ataupun mengupayakan dan atau diupayakan oleh pemerintah. Dalam hal ini, pengupayaan yang berasal dari tiap individu tidaklah cukup. Untuk itulah, peran pemerintah sebagai pengemban mandat masyarakat untuk menyediakan pelayanan kesehatan sangatlah krusial. read more

Pendahuluan

Untuk memeratakan pembagian hak kesehatan atau UHC (Universal Health Coverage) di seluruh wilayah Indonesia, pemerintah membentuk BPJS (Badan Pelaksana Jaminan Sosial). BPJS menjalankan SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional). Sebagaimana disebutkan UU No. 40 Tahun 2014 mengenai SJSN dan UU No. 24 Tahun 2011 mengenai BPJS, keduanya mulai beroperasi terhitung mulai 1 Januari 2014. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan atau yang dikenal dengan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). read more